Penulis : Fuad Anand Harahap (2250200001)   Desa merupakan tingkat pemerintahan terendah dalam struktur Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur pemerintahannya sendiri. Sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014, desa adalah komunitas hukum yang memiliki wilayah tertentu dan berhak mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif warga, hak adat, atau…

Penulis : Ikhwan Madina Lubis (2250200003)   Sejak reformasi, khususnya sejak SI-MPR tahun 1998, istilah ekonomi kerakyatan menjadi populer sebagai sistem perekonomian yang wajib dilaksanakan di Indonesia, khususnya sistem perekonomian demokratis yang mencakup seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Mengapa ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi rakyat atau ekonomi Pancasila? Pasalnya, kata ekonomi rakyat dianggap berkonotasi komunis, misalnya di…

Penulis : Hafizal (2350200036)   Dalam setiap penyelenggaraan negara, pemerintah memutuskan suatu keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan yang tersirat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Kebijakan moneter diatur dalam perencanaan pengembangan otoritas moneter, yang dalam hal ini adalah bank sentral, menggunakan metode perubahan jumlah moneter dan…