Ekonomi Syariah

Penulis : Mella Delvina Pulungan (2350200007)   PENDAHULUAN Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia perdagangan. Kemudahan akses internet dan meningkatnya penetrasi ponsel pintar di seluruh Indonesia, termasuk di kota-kota kecil seperti Padangsidimpuan, telah mendorong pergeseran perilaku belanja masyarakat dari cara-cara konvensional menuju belanja online. E-commerce dan media…

Penulis : Hafizal (2350200036)   Dalam setiap penyelenggaraan negara, pemerintah memutuskan suatu keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan yang tersirat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Kebijakan moneter diatur dalam perencanaan pengembangan otoritas moneter, yang dalam hal ini adalah bank sentral, menggunakan metode perubahan jumlah moneter dan…

Penulis : Deni Afnita Siregar (2350200004)   Kota Padangsidimpuan yang memiliki luas 159,28 km² terdiri dari 6 kecamatan, 37 kelurahan dan 42 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 236.217 jiwa yang terdiri dari 116.998 penduduk laki laki, dan 119.219 penduduk perempuan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik angka kemiskinan di Kota Padangsidimpuan pada tahun 2023 tercatat 6,85%…

Penulis : Syarifah Hayati (2250200027)   Kebijakan moneter adalah salah satu alat kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah atau bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian dengan tujuan mencapai berbagai tujuan ekonomi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang kebijakan moneter: Tujuan Utama Kebijakan Moneter adalah Mengendalikan Inflasi:…

Penulis : Sindi Andriana (2250200004)   Kegiatan ekonomi yang sudah lazim di lakukan oleh kita semua melalui transaksi transaksi seperti jual beli, meminjamkan uang ke orang lain baik secara pribadi atau melalui perantara lembaga keuangan yang mengenakan bunga atau riba. Bunga atau riba berarti melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman…

Penulis : Fuad Anand Harahap (2250200001)   Desa merupakan tingkat pemerintahan terendah dalam struktur Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur pemerintahannya sendiri. Sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014, desa adalah komunitas hukum yang memiliki wilayah tertentu dan berhak mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif warga, hak adat, atau…

Penulis : Selamet Riadi (2250200005)   Ketimpangan ekonomi global merujuk pada ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan sumber daya ekonomi di seluruh dunia. Hal ini terjadi ketika ada kesenjangan yang tajam antara kelompok kaya dan miskin dalam banyak negara. Ketimpangan ini dapat menghambat pembangunan berkelanjutan karena menghambat akses masyarakat terhadap sumber daya dan kesempatan yang diperlukan untuk…